izin hgu perkebunan. TROPIS. izin hgu perkebunan

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), selama 2014-2018, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan rata-rata. 11. Konflik ini terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunanUSAHA (HGU) PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR”. "Informasi sementara hari ini. Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim mengatakan, Kejaksaan Agung tengah memeriksa 3 perusahaan sawit. [20] Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan IUP-B, IUP-P, atau IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:[21] a. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hartati Murdaya karena diduga terlibat dalam dugaan suap pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di Kabupaten. Juli 22, 2014 By Obbie Afri Gultom 6 Comments. . Setelah mendapatkan izin lokasi , Perusahaan harus melakukan AMDAL sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan ( IUP ). 000; Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial No. LANDAK- Pj Bupati Landak Samuel, SE,. 177: Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hutan Kayu. M 05/01/2019Di dalamnya, disebutkan bahwa perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat "sekitar seluas" 20% dari luasan total, dengan areal di luar HGU atau Pelepasan Kawasan Hutan. Saat itu, Surya bercerita bahwa diminta oleh pemerintah daerah untuk menanam sawit lebih dulu sebagai syarat untuk mendapatkan HGU. Jokowi juga mencabut Hak Guna Usaha atau HGU perkebunan yang ditelantarkan seluas 34. 29 Maret 2021 00:48 Diperbarui: 29 Maret 2021 01:05 205 0 0 + Laporkan. Pemerintah Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan, dan HGU Perkebunan. Pemerintah Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan, dan HGU Perkebunan. com. Julong Group mengelola kebun sawit di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. KETAHUN RU - Desember tahun 2019 ini, izin HGU perkebunan milik perusahaan PT Pamor Ganda yang berada di empat desa dalam Kecamatan Ketahun, dipastikan berakhir. PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 1. Pasal 12 PP 26/2021 menetapkan bahwa kewajiban ini berlaku bagi perusahaan perkebunan yang mendapat perizinan berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari areal penggunaan lain yang berada di luar HGU atau/dan area yang berasal dari pelepasan hutan. . penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau c. Sedangkan untuk tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, hak penggunaannya harus dimusyawarahkan oleh masyarakat adat setempat. PDF | On Mar 15, 2018, Kusbianto Kusbianto published PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERKEBUNAN DI SUMATERA UTARA | Find, read and cite all the research you. ” Kerusakan KEL, kata Rudi, sangat parah. Kedua pesakitan itu adalah Komisaris PT AA,. “Kalau HGU sudah ada saringannya di BPN. Apr 25, 2022 · Presiden Jokowi di awal 2022 mengumumkan pencabutan 2. Unjuk rasa digelar Front Masyarakat Sultra Bela Wawonii di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (14/3/2019). (HGU) kepada BPN. Di sisi lain, Rizal menambahkan, evaluasi atas izin-izin HGU perkebunan sawit mendesak dilakukan. 1/1960). COM. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam penguasaan tanah karena lahan-lahan strategis dikuasai segelintir orang dan ujungnya menciptakan banyak. Komisaris sekaligus pemilik PT Adimulia Agrolestari Frank Wijaya memerintahkan. [7] Dalam kasus Anda, untuk mempersingkat kami hanya akan membahas perihal IUP dan IUPK. 273 Peta Bidang 31/2018 Surat Ukur 00032/2019 pada NIB 16. 128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kamis, 21 Januari 2021 08:05 WIB. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU Agraria). Laporan setebal 78 halaman berjudul “Mengapa Tanah Kami?”: Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Membahayakan Lahan Gambut dan Penghidupan Masyarakat” ini meneliti perilaku PT. “HGU Perkebunan yang ditelantar seluas 34 ribu hati juga dicabut oleh pemerintah,” ujar Presiden Joko Widodo melalui. 3. 42, 43, dan 44/HGU/ BPN/2002 dan SK HGU nomor 10/HGU/BPN/2004 Pemerintah pusat mengeluarkan tanah seluas 5. diterbitkannya izin Hak Guna Usaha (HGU) dan izin pemanfaatan kayu melekat pada izin HGU pada areal APL perkebunan kelapa sawit PT Wana Jaya Abadi sesuai peta hasil pengukuran areal HGU No. 128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya merupakan bagian HGU terlantar milik 24 badan hukum. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatDiketahui dua kali tersangka kasus suap penerbitan izin HGU perkebunan PT Hardaya Inti Plantation Amran Batalipu bertemu anggota Dewan Pembina PD Siti Hartati Murdaya. PT PNM merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengantongi izin lokasi untuk lahan seluas 32. c. DI Aceh. JAKARTA Tidak semua data hak guna usaha (HGU) sawit bisa dibuka ke publik karena ada kepentingan privat di dalamnya yang secara hukum dilindungi oleh undang-undang (UU). Berapa kali izin HGU perkebunan bisa diperpanjang dan diatur di mana? Ulasan Lengkap. id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi membawa Bupati Kuansing Andi Putra ke Jakarta, Rabu (20/10) sore ini. Izin HGU diberikan untuk kegiatan tertentu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, industri, dan sebagainya. 439 hektare, dan HGU Perkebunan dengan total luas 34. Untuk mencegah tumpang tindih penguasaan tanah dan perizinan. Tanah HGU diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. com. telah diberikan izin usaha terkait pemanfaatan sumber daya alam oleh pejabat yang berwenang untuk sebagian atau seluruh bidang tanah maka untuk memohon Hak Guna Usaha tersebut, pemohon Hak Guna Usaha harus mendapat persetujuan dari pemegang izin usaha yang bersangkutan. Baca selengkapnya tentang pertimbangan hukum, amar putusan, dan tanggapan pihak-pihak yang terkait dalam dokumen pdf ini. Siti Nurbaya memerintahkan tim pengendalian perizinan konsesi, penertiban. Di baca 1667 kali. - 8 - (5) Dalam hal pemohon Hak Guna Usaha tidak. Sekitar 3,12 juta hektar perkebunan sawit melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan, tanpa tindakan keras dari pemerintah. COM GRID. Peta 094-16. 140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“ Permentan 26/07 ”), Izin Usaha Perkebunan (“ IUP ”) diterbitkan untuk perusahaan perkebunan yang memiliki lahan perkebunan seluas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih. Semoga sharing yang lapakgis berikan selalu bermanfaat. HGU Lahan Pirsus II Paringin Take Over ke PT. ID BOLASPORT. PART III “TUMPANG TINDIH PERIZINAN ANTARA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HGU PERKEBUNAN” Dari tulisan sebelumnya yang akan membahas tentang pokok permasalahan kenapa bisa terjadinya tumpang tindih perizinan antara HGU Perkebunan dan IUP Pertambangan dan bagaimana solusi pejabat pemerintah dalam mena. a) Hutan Produksi yang dapat Dikonversi. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi babak baru dalam kemudahan perizinan berusaha baik dari segi waktu maupun proses perizinan. HGU, kata Sadino bukan izin tetapi hak atas tanah yang dipergunakan untuk melakukan investasi dalam bidang perkebunan yang secara hukum tunduk kepada sejumlah regulasi. 126. LANDAK- Pj Bupati Landak Samuel, SE,. Aturannya begitu kita,” terang Sofyan. Presiden Joko Widodo mengumumkan mencabut 34. 000,- oleh pemohon; 2. KPK telah menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra sebagai tersangka kasus suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. 00137 seluas 1. Satu persatu aktor yang terlibat korupsi perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit PT Adimulia Agrolestari (Adimulia) di Kuantan Singingi, Riau, kena cokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Aceh Tamiang mengeluarkan instruksi pelarangan pembukaan izin baru HGU perkebunan sawit. TribunGayo. Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999-2008 Raja Thamsir. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. AMP PLANTATION PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Munculnya persepsi masyarakat Perpanjangan izin HGU kebun kelapa sawit Tidak terjadi konflik sosial di lingkungan setempat terkait dengan. (Jakarta, 11/04) Pemerintah sangat concern terhadap pengembangan komoditas kelapa sawit di Tanah Air. HGU, kata Sadino bukan izin tetapi hak atas tanah yang dipergunakan untuk melakukan investasi dalam bidang perkebunan yang secara hukum tunduk kepada sejumlah regulasi. Keempat bekas perkebunan Belanda ini terletak di Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudho, dan Dampit, Kabupaten Malang. 179Pemerintah mencatat banyak tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar. hutan izin usaha pertambangan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan perkebunan Pemerintah Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan, dan HGU. 188. Pada akhir tahun 2018, total luas lahan yang telah diberikan sebagai areal konsesi perkebunanTRIBUNPONTIANAK. Kedua, hari ini pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3. Dalam konteks masalah ini, terdapat perbedaan antara perizinan dan izin. Pemerintah menjamin bahwa Hak Guna Usaha (HGU) memiliki kekuatan hukum dalam hal kepemilikan atau penguasaan dan pengelolaan areal atau wilayah yang digunakan sebagai usaha perkebunan. kawasan hutan. 000 hektar lebih saat ini, ditunggu sampai HGU habis, baru pembatasan dilakukan, Insya Allah bulan ini bisa di tandatangani," katanya. 128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9. Jakarta – Demi memperkuat perkebunan menghadapi berbagai tantangan kedepan, perlu kita bersama bersinergi dan berstrategi, salah satunya memperkuat. 448 hektar itu, sebanyak 25. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (Iup-P) 174: Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (Iup-B) 175: Rekomendasi Perpanjangan/ Pembaharuaan Hak Guna Usaha (Hgu) Perkebunan. 7. Lihat. 005 hektar, artinya ada penanaman kebun di luar hak yang diberikan. 176: Rekomendasi Izin Produsen Obat Ikan. Kendati begitu, pemerintah tak. Peraturan ini mengatur tentang kriteria, mekanisme, dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat. HGU adalah salah satu jenis hak kepemilikan atas tanah yang diatur oleh negara. Hal tersebut. 454. Walhi meminta KLHK. Pasal 17 (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat HukumAdat. Perijinan BPN-Agraria. WALHI apresiasi langkah pemerintah mencabut 2. Luas areal PTPN II Kebun Helvetia berdasarkan daftar lampiran SK KBPN Nomor 42/HGU/BPN/2002 adalah 1. Presiden menuturkan, 2. Ini kompilasi tunggakan masalah pada setiap perizinan, mulai dari pelepasan kawasan hutan sampai terbit izin HGU. 128 ha adalah milik 12 badan. 49/HGU/88 yang telah dikeluarkan oleh MENDAGRI pada tanggal 18 Juni 1988, PTP XXII melakukan pendaftaran dan pengajuan permohonan pengukuran tanah di Kantor Agraria Kabupaten. COM KOMPASIANA. BPN harus. Sebagai informasi, dari 376 laporan hasil audit (LHA) yang sudah mendapat pengakuan, 11 perusahaan ditunda penetapannya karena belum memenuhi persyaratannya seperti legalitas lahan, HGU nya berada kawasan hutan, belum ada izin AMDAL; 69 belum dilakukan verifikasi dan 30 laporan hasil audit yang telah diverifikasi belum di tanggapi. B. Peta Areal Nilai Konservasi Tinggi Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019. Selanjutnya, menetapkan standar umum kompilasi data, serta melakukan sinkronidasi dengan pelaksanaan kebijakan satu peta yang berkaitan dengan kesesuaian meliputi perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU, dan keputusan penunjukan atau penetapan. Adaro Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Inti Rakyat Khusus (Pirsus) II Afdeling Paringin seluas 2071 hektare dari PT Perkebunan Negara (PTPN) Persero resmi di Take over ke PT Adaro Indonesia per 22 Mei 2014 lalu. Pemerintah Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan, dan HGU Perkebunan Kategori Berita Pemerintahan | doni003 Bogor, Kominfo - Pemerintah terus memperbaiki. Tahun 2022, sektor. Website Badan Pusat. Dengan memiliki SHM, maka sang pemilik memiliki hak penuh atas lahan di sebuah kawasan, dengan luas yang tercantum di dalam surat. Selain itu Amin juga menyebutkan, izin HGU yang tumpang tindih akhirnya juga memicu konflik agraria. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. Bahkan, katanya, lebih jauh lagi, harusnya pada saat penyusunan tata ruang. PNM ini kan masyarakat adat sudah teriak-teriak. Izin perkebunan sebelumnya tetap harus memenuhi Permentan 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan,” kata Heru. Pasalnya Komisi II DPR RI kerap menemukan penyimpangan HGU, seperti tumpang tindih antara HGU dengan kawasan hutan, konflik sengketa antara HGU dengan tanah masyarakat, penggarapan lahan yang tidak sesuai dengan izin HGU, serta informasi dari KLHK mengenai perusahaan yang sampai sekarang tidak memiliki izin. Regulasi tersebut antara lain UU Perkebunan, UU Pokok Agararia, UU Penataan Ruang, UU Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang. . Jika pelaku usaha perkebunan tidak melakukan pemenuhan komitmen, maka izin usaha perkebunan tidak akan berlaku efektif. Network. Selain dari PSDH dan DR yang tidak terbayarkan, potensi hilangnya pendapatan negara juga bersumber dari izin Hak Guna Usaha (HGU). ” (Seluas) 25. Si mempimpin rapat konfirmasi izin hak guna usaha (HGU) perkebunan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Landak, di Ruang Rapat Bupati Landak dan di hadiri oleh Kepala Badan BPRD, Perwakilan BPN Landak, Perwakilan Dinas Perkebunan, Perwakilan DPMPTSPTK, Perwakilan dari PT. . MATRIK RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PABRIK KELAPA SAWIT PT. Sertifikat Hak Milik (SHM) Dibandingkan dengan HGU dan juga HGB, SHM memiliki jenjang yang lebih tinggi dan juga lebih terkuat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan membuka data-data Hak. 448 hektare, resmi dicabut. 4/599/1985, yang mencadangkan tanah seluas 40. Dari luasan. AMP Plantation melakukan koordinasi dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/ - Pusat Pemerintahan Kabupaten Agam. Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, berkewajiban menyampaikan laporan hasil sosialisasi pembangunan Kebun Masyarakat kepada. KKP Ingatkan Agung Sedayu Group Terkait Izin Pemanfaatan Ruang LautKawasan hutan dan lahan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagian besar masuk dalam izin hak guna usaha (HGU) perkebunan besar dan pertambangan,. Log in. Salah satu keseriusan Surya dibuktikan lewat usahanya untuk mendapatkan izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun sawit. Kondisi itu diperparah oleh pemberian izin HGU perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah. com f. 12 tahun mengembangkan usaha perkebunan sawit di Maluku Tengah, rupanya perusahan milik anggota DPR RI Sihar Sitorus beroperasi tanpa izin hak guna usaha (HGU). Sebelum mengurus izin usaha perkebunan, pelaku usaha wajib melakukan pemenuhan komitmen. Gubernur Sugianto bentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha. 078 izin pertambangan, 192 izin di sektor kehutanan dan 137 izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan. Apr 28, 2021 · Pada izin HGU perkebunan awalnya harus mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati, awalnya mulai tata ruang, setelah itu rapat kordinasi dengan instansi terkait setelah itu barulah di. Sumatera Utara. Tapi satu-satu. Favorit. Izin tersebut dicabut karena perusahaan tidak pernah menyampaikan rencana kerja. M Desak KLHK, Kejagung dan KPK Audit Izin HGU . MENGHAMPAR: Perkebunan sawit menghampar luas di Kalimantan Barat. Izin Lokasi merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan yang memerlukan tanah untuk keperluan penanaman modal, tidak terkecuali dalam hal pembangunan perkebunan kelapa sawit. Regulasi tersebut antara lain UU Perkebunan, UU Pokok Agararia, UU Penataan Ruang, UU Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007. KU diwajibkan memanfaatkan kawasan hutan seluas 12. AMP Plantation melakukan koordinasi dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/ - Pusat Pemerintahan Kabupaten Agam. KEMENTERIAN Pertanian menegaskan bahwa kewajiban alokasi lahan milik pengusaha sawit bagi petani rakyat seluas 20% merupakan lahan yang berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah dimiliki. perkebunan PTPN II di Sumatera Utara merupakan konflik panjang yang sudah berlangsung cukup lama.